One voice, unify power, unify actions for workers rights

Majelis Pekerja Buruh Indonesia (Indonesia Workers-Labours Council) or MPBI  as the umbrella of Indonesia labour movement declared in 1st May 2012 at Bung Karno Stadium has considered policy of Manpower and Transmigration Ministry Muhaimin Iskandar insisting the issuance of Decree of Manpower and Transmigration Ministerial No. 13/2012 on Components and Stages of Decent Living Standard Implementation for single worker which consists of 60 items from previously 46 as an indication of “LOW WAGE POLICY” of which government still wants to carry out. MPBI has also considered the policy as an ignorant in government side to enact Constitutional Court mandate for providing a decent living for outsourced workers working without job security.
On the other hand, after almost one year of BPJS (Social Security Implementation Agency) endorsement, Government Regulation on Health Insurance and Cash Assistance Recipient (PBI) which should be a derivative regulation following the establishment of the agency is still no exist. It seems that government has not been serious in preparing Health Insurance for all people as mandated in Articles 28H verse (3) and 34 verse (2) of Constitution 1945. Rumour has spread that Government unilaterally has determined allocation worth of Rp 25 trillion in the upcoming 2014 State Budget for “health assistance funds” of estimated 96, 4 million poor people who will be “cash assistance recipient.” This means each recipient will get slightly more than Rp 22 ribu. If one looks at data Health Ministry has provided, there will be 121 million and 50 million, out of 245 million Indonesia people, who will be participants in Health BPJS and non- Health BPJS, respectively. In other word, there will be 170 million people who will have Health Insurance and another 80 million people will not have Health Insurance in 1st January 2014. The way government allocates budget for health insurance really hurts people heart because Articles 28H (3) and 34 of Constitution 1945 states: “State develops a social security system for all people and empowers people who are in disadvantaged position and poor according to human dignity.”  Read the rest of this entry »

Photo by Vonny Diananto/FSPMI-KSPI

National action HOSTUM, abbreviated for Outsourcing Abolition and Declining Wage Refusal, is a movement to claim promises resulted from the succeed of Indonesia positive economic growth. President Susilo Bambang Yudhoyono admitted that sustaining Indonesia economic growth should bring about labour wage increment (Kompas, 12 July 2012). Yet, Indonesian workers seem not get benefits from the economy growth despite the fact they have been playing influential roles in creating the economy growth through the production increment of industrial sectors.

To make workers welfare is not difficult: a decent living wage is the standard to deliver purchasing power to workers, in addition to economy real growth leverage.  However, the irony happens. As KSPI (Confederation of Indonesian Trade Unions) President Said Iqbal said, as cited in Bisnis Newspaper (12 July 2012), Indonesia is rich country with its number 16th Gross Domestic Product in the world but lacks of paying attention to its workers welfare.  Indonesian workers’ minimum wage is only 120 US dollar, far below Thailand workers who enjoy 320 US dollar in their pocket. In fact, Thailand GDP is twice lower compared to Indonesia.

Recent outsourcing practices which have been a recruitment trend in the employment system are inhumane and undermine the existence of workers because the practices are neither guaranteeing the future of the workers nor basic rights for a decent living. Those practices are part of low wage politic the government plays and instead of reflecting a fair wage they on the contrary impoverish the workers.  Read the rest of this entry »

Photo by Vonny Diananto/FSPMI-KSPI

Aksi nasional HOSTUM, Hapus OutSourcing Lawan Upah Murah, adalah gerakan untuk menagih janji dari keberhasilan pertumbuhan ekonomi positif Indonesia. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sendiripun mengakui bahwa perekonomian di Indonesia yang terus tumbuh dan berkembang, maka upah buruh juga perlu ditingkatkan (Kompas, 12 Juli 2012). Tapi sepertinya peningkatan ekonomi ini tidak dinikmati oleh buruh walaupun pada hakekatnya buruhlah yang berperan penting dalam terciptanya pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui peningkatan produksi sektor industri.

Menyejahterakan buruh adalah mudah, upah layak bagi kehidupan adalah standar untuk memberikan kekuatan daya beli buruh dan pertumbuhan riil ekonomi. Seperti dikatakan oleh presiden KSPI (Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia), Said Iqbal, yang dikutip dari koran Bisnis  (12 Juli 2012) bahwa Indonesia yang disebutnya sebagai negara kaya dengan pendapatan domestik bruto (PDB) nomor 16 di dunia, namun kurang memperhatikan kesejahteraan buruhnya. Upah minimum kita hanya 120 dolar (AS). Sangat jauh dibandingkan Thailand yang mencapai 320 dolar, padahal PDB mereka dua kali lebih rendah dari Indonesia,” katanya.

Selain itu juga outsourcing yang saat ini menjadi tren perekruitan dalam sistem ketenagakerjaan  jelas tidak manusiawi dan melemahkan keberadaan buruh/pekerja, karena tidak menjamin masa depan sekaligus mengabaikan hak-hak dasar untuk hidup layak.  Ini adalah bagian dari politik upah buruh murah yang tidak mencerminkan keadilan pengupahan atau memiskinkan upah buruh.

Oleh karena aksi nasional HOSTUM 12 Juli yang melibatkan hampir 40,000 buruh tidaklah hanya sekedar aksi belaka tetapi sebagai tindakan untuk pencapaian kehidupan yang layak dan bermarabat bagi buruh Indonesia dan keluarganya.

Dalam aksi nasional, KSPI juga melaporkan bahwa delegasi konfederasi ini bertemu dengan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Muhaimin Iskandar. Delegasi KSPI terdiri 10 (sepuluh) orang dan dipimpin oleh Said Iqbal, Presiden KSPI. Dalam pertemuan tersebut, saudari Prihanani HS  (FSPMI) melaporkan bahwa bahwa Menakertrans, Muhaimin Iskandar, menyampaikan beberapa hal:

  1. Revisi Permen 17/2005 menjadi Permen 13/2012 merubah jumlah komponen KHL dari 46 item menjadi 60 item, hanyalah bersifat sementara. Jika dalam 1 minggu, atau 2 minggu sudah ada konsep alternatif, maka menakertrans siap merubahnya.
  2. Menakertrans menyampaikan, bahwa Pemerintah dalam sidang kabinet telah setuju, untuk tidak lagi menjadikan politik upah murah dalam menarik investasi dari luar negeri.
  3. Menakertrans menegaskan, tidak boleh ada lagi pelaksanaan pekerja outsourcing yang tidak sesuai dengan ketentuan UU ketenagakerjaan no 13.
  4. Menakertrans setuju melakukan moratorium ( penghentian sementara) pemberlakuan pekerja outsourcing yang tidak sesuai dengan ketentuan UU Ketenagakerjaan. Dan Moratorium outsourcing, akan dilakukan dengan melakukan pemetaan di berbagai wilayaah, dan melihat efeknya, karen pekerja outsourcing sudah mencapai angka 50 an % di beberapa daerah.
  5. Terkait lemahnya pengawasan ketenagakerjaan, Pemerintah akan membentuk Komite pengawas ketenagakerjaan yang akan melibatkan unsur dari pekerja . Read the rest of this entry »

Photo by Vonny Diananto /FSPMI-KSPI

Under the banner of HOSTUM – Hapus OutSourcing Lawan Upah Murah (Stop Outsourcing, Fight Against Low Wage), estimated 40,000 labours members of Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) rally along Jalan M.H Thamrin in Central Jakarta today, 12 July,  to urge the government  to stop outsourcing and improve wage!

The Confederation confirmed that this HOSTUM campaign is so important. KSPI said that fighting for better wage for all workers around the world has been the way for improving living standard of themselves and their family. In the other side, better wage is one of nation welfare measures in which the higher the people purchasing power the higher the economy will be.

The HOSTUM will be the KSPI’s campaign agenda throughout this 2012.

Related News:

HOSTUM: National Action Stop Outsourcing and Fight Against Low Wage, 12 July
Ganti rezim upah murah jadi upah layak dan hapus politik perbudakan modern sekarang juga!

Photos of rally:

Photo by Vonny Diananto/FSPMI-KSPI

Photo by Vonny Diananto/FSPMI-KSPI

Photo by Vonny Diananto/FSPMI-KSPI

Hari Kamis ( 12 Juli 2012 ) 50 puluhan ribu lebih  pekerja/buruh yang tergabung di KSPI  memulai aksi damai mulai dari Bundaran HI menuju  tiga tempat yaitu : Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Istana Presiden dan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi juga serentak di 15 Propinsi dan Kabupaten /Kota di Indonesia. Hal ini merupakan respon awal atas   sikap . Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar  yang memaksakan untuk menerbitkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Permenakertrans) Baru tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak.  Jumlah jenis kebutuhan yang semula 46  menjadi 60 jenis KHL. Penambahan baru sebagai berikut :

  1. Ikat pinggang
  2. Kaos kaki
  3. Deodorant
  4. Seterika 250 watt
  5.  Rice cooker ukuran 1/2 liter
  6. Celana pendek
  7. Pisau dapur
  8. Semir dan sikat sepatu
  9. Rak piring portable plastik
  10. Sabun cuci piring (colek)
  11. Gayung plastik ukuran sedang
  12. Sisir
  13. Ballpoint/pensil
  14. Cermin 30 x 50 cm

Dengan penambahan hanya 14 komponen diatas masih jauh dari harapan KSPI

Dengan dipaksakan nya penerbitan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Permenakertrans) baru maka secara nominal para pekerja akan tetap tidak bisa hidup layak dan harus terus “berhutang “apalagi masih ada pasal tentang Pentahapan dan tetap dipaksakannya  sewa kawar yang saat dibuatnya komponen KFM ukuranya adalah sewa rumah type 21 .Ini jelas hanya akal akalan Pemerintah yang akan terus menjalankan Politik upah murah yang sudah berlangsung 40( empat puluh ) tahun lebih dengan di keluarkanya Kep Pres no 58 tahun 1969 tentang Dewan Penelitian Pengupahan Nasional dan terus berlanjut sampai dibuatnya Permen no 17 tahun 2005 yang sangat merugikan kaum pekerja/buruh di seluruh Indonesia. Read the rest of this entry »

Today, Tuesday 10th of July 2012, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI – Confederation of Indonesia Trade Unions) through its press release has been calling for a national action on 12th July at three locations: the Coordination Ministry for Economic Affairs, State Palace, and Ministry of Manpower and Transmigration. The Confederation also calls for a similar action to be held simultaneously in 15 provinces and districts/cities across the country.  They call this national action movement HOSTUM (Hapus Outsourcing dan Tolak Upah Murah—stop outsourcing, fight against low wage). The HOSTUM will be the KSPI’s campaign agenda throughout this 2012.

This agenda is so important. KSPI said that fighting for better wage for all workers around the world has been the way for improving living standard of themselves and their family. In the other side, better wage is one of nation welfare measures in which the higher the people purchasing power the higher the economy will be. Decree of Manpower and Transmigration Ministry No. 17/2005 that has been a reference for a decent living needs (kebutuhan hidup layak—KHL) is no longer feasible, particularly its 46 components of a living needs and article on phasing-grade which results in even a single worker has to be “in debt” to meet her/his living needs.  Read the rest of this entry »

Hari ini Selasa 10 Juli 2012, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengeluarkan seruannya melalui siaran pers untuk melakukan aksi nasional pada tanggal 12 Juli di tiga tempat yaitu: Kementrian Koordinator Perekonomian ,Istana Presiden dan Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi juga serentak di 15 Propinsi dan Kabupaten /Kota di Indonesia. Aksi nasional ini mereka sebut dengan gerakan Aksi Nasional HOSTUM ( Hapus Outsourcing dan Tolak Upah Murah ). Agenda HOSTUM ini akan menjadi kampanye terus menerus KSPI disepanjang tahun 2012.

Mengapa agenda ini menjadi penting, KSPI menjelaskan bahwa bagi para pekerja/buruh diseluruh dunia perjuangan upah adalah jalan untuk bisa meningkatkan taraf hidup bagi diri dan keluarganya dan bagi negara upah adalah salah satu ukuran dari tingkat kesejahteraan rakyatnya karena dengan upah yang layak daya beli masyarakat ( People Purchasing Power /PPP ) bisa naik dan perekonomian bisa bergerak dengan baik. PerMenaker No. 17 tahun 2005 yang jadi acuan survey KHL sudah tidak layak di gunakan khususnya terkait jumlah 46 Komponen dan pasal Pentahapan akibatnya seorang pekerja/buruh lajang saja “harus berhutang” agar bisa memenuhi kebutuhan hidupnya.  Read the rest of this entry »

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.