One voice, unify power, unify actions for workers rights

Para peserta yang mewakili empat Konfederasi berfoto bersama dengan para narasumber dari kantor ILO

Selama dua hari dari tanggal 15 Februari sampai dengan 16 Februari 2012, 24 peserta yang mewakili empat Konfederasi berkumpul bersama untuk mengikuti Lokakarya Bersama yang diselenggarakan oleh SEKBER PLKI bersama dengan ILO ACTRAV.

Bersama dengan Saudara Puthut Yulianto, ACILS Program Manager, peserta membedah laporan Survey Pelanggaran Hak Dasar Buruh di Sektor Formal. Laporan survey tersebut dibuat pada tahun 2010, ada lima pelanggaran utama yang ditemukan yaitu: (1) diskriminasi terhadap pekerja perempuan ditempat kerja, cuti hamil dan penghalangan cuti haid; (2) diskriminasi anti-serikat pekerja, dimana pengusaha secara rutin membentuk serikat pekerja kuning untuk melemahkan serikat pekerja yang dibentuk oleh pekerja/buruh; (3) banyak perusahaan menolak untuk bernegosiasi dengan itikad baik dengan serikat pekerja; (4) peraturan Undang-Undang Ketenagakerjaan tentang hak mogok melanggar Konvensi ILO yang relevan dengan membuat sejumlah kendala yang membuat sulit untuk menggunakan hak tersebut, dan; (5) pelanggaran besar-besaran terhadap undang-undang yang berkaitan dengan pekerja/buruh kontrak dan outsourcing.

Peserta juga menyadari bahwa biarpun laporan tersebut dibuat pada tahun 2010 tetapi situasi tersebut masih relevan sampai saat ini. Ada beberapa kasus yang saat ini sedang berlangsung yang dilaporkan dan menjadi bahan diskusi menarik pada hari pertama lokakarya.

Brother Shigeru Wada, Senior Specialist dari kantor ILO Biro untuk Pekerja (ACTRAV), ikut menanggapi hasil dari laporan itu khususnya tentang hak mogok. Beliau mengatakan bahwa hak mogok di Indonesia dilindungi oleh Undang-Undang tetapi prosedur yang diatur dalam undang-undang telah menghambat pelaksanaan hak itu sendiri.

Menyadari situasi tersebut maka perlunya kapasitas para pemimpin buruh dan para buruh sendiri untuk meningkatkan dirinya bersama organisasi agar mampu membela dan mempertahankan hak dan kepentingan. 

Sementara Brother John Richotte,  Spesialis Hubungan Industrial (IR) dari kantor ILO Bangkok, membagikan pengetahuannya tentang Perjanjian Kerja Bersama dan Sistem Upah Minimum. John melakukan diskusi interaktif dengan para peserta dan memahami bahwa pengertian upah minimum bagi mereka adalah: (1) sebagai standar upah pekerja/buruh; (2) sebagai upah bagi pekerja/buruh yang baru bekerja kurang dari setahun; (3) sebagai jaringan pengaman terutama bagi para pekerja/buruh dengan upah rendah, dan; (4) sebagai dasar rujukan untuk perundingan kerja bersama. Dalam kesempatan tersebut John juga memberikan gambaran situasi yang terjadi dibeberapa negara di wilayah Asia Tenggara ini, disimpulkan bahwa perjanjian kerja bersama masih sangat lemah (dan sedikit) dan juga upah minimum sering dijadikan patokan bagi upah rata-rata pekerja/buruh.

Brother Jajoon Coue, Spesialis Standar Perburuhan Internasional (ILS) dari kantor ILO Bangkok, juga menjadi narasumber dalam lokakarya ini. Presentasi Jajoon berfokus pada hasil dari keputusan MK tentang Outsourcing. Dikatakan bahwa hasil keputusan MK tersebut tentunya akan berdampak bagi aturan dan perundang-undangan yang ada. Jajoon juga memberikan contoh bahwa di Korea, situasi outsourcing lebih buruk dibanding dengan situasi di Indonesia. Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa fleksibilitas pasar tenaga kerja tidak bisa dihindari dengan adanya globalisasi tetapi perlunya regulasi yang jelas untuk mengatur dan melindungi pekerja/buruh outsourcing ini. Dalam presentasinya Jajoon mencontohkan di Uni Eropa telah memiliki aturan dalam penggunaan layanan pasokan tenaga kerja (outsourcing) termasuk bagaimana kepentingan dan hak para pekerja/buruh diatur. Jajoon lebih lanjut mengatakan bahwa sub-kontrak atau outsourcing tidak ada cakupan yang komprehensif dalam standar perburuhan internasional, disamping itu juga hampir mustahil untuk mengatur semua keadaan termasuk mengurangi kebutuhan akan pasokan tenaga kerja kontrak/outourcing ini dan perlunya niat baik dari para penyedia layanan pasokan tenaga kerja ini. Oleh karena perlu sosial dialog dibutuhkan untuk mengatur sub-kontrak dan outsourcing ini.

Beberapa peserta lokakarya ini menyempat diri berfoto bersama dengan perwakilan ILO ACTRAV dan Sekretaris SEKBER PLKI

Lokakarya dua hari ini diakhiri dengan beberapa rekomendasi yang ditujukan ke SEKBER PLKI: (1) kebutuhan untuk peningkatan pembangunan kapasitas terutama untuk pembelaan hak dasar pekerja/buruh; (2) perlunya pelatihan bagi peningkatan pengetahuan dan ketrampilan para pemimpin serikat pekerja/serikat buruh baik ditingkat nasional, daerah dan tempat kerja tentang perjanjian kerja bersama dan upah minimum; (3) mendorong untuk penetapan kebijakan tentang outsourcing sehingga keputusan dari MK dalam benar-benar melindungi dan memberikan kepastian kerja bagi para pekerja/buruh.

Untuk informasi lebih lanjut dan laporan lengkap agar menghubungi Sekretaris SEKBER PLKI, Indah Budiarti: sekberijp@gmail.com

Lampiran: Hak Dasar Perburuhan di Indonesia 2010 , Survey Pelanggaran di Sektor Formal (ACILS)

Laporan lengkap dalam bahasa Indonesia dan In English

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: