One voice, unify power, unify actions for workers rights

Hari Perempuan Internasional (International Women Day) dirayakan setiap tanggal 8 Maret oleh kaum perempuan diseluruh belahan dunia merupakan sebuah kemenangan gerakan perempuan dalam memperjuangkan hak-hak dan kesetaraan kaum perempuan. Awalnya, pada tahun 1910 sebuah konferensi internasional di Copenhagen yang diorganisir oleh kaum sosialis yang memutuskan untuk ada satu momentum hari perempuan internasional sebagai bentuk penghormatan terhadap perjuangan hak-hak asasi perempuan dan mendorong perjuangan hak suara perempuan diseluruh dunia.  Setahun kemudian (1911) Hari Perempuan Internasional pertama kali diperingati di Denmark, Austria, Jerman dan Swiss yang melibatkan satu juta perempuan dan laki-laki melakukan aksi turun ke jalan dengan tuntutan: hak ikut serta dalam pemilu, hak untuk bekerja, penghapusan diskriminasi dalam bekerja.

Memaknai peringatan tahun ini dengan mengambil tema “Melanjutkan Perjuangan Untuk menwujudkan Kesejahteraan dan Kesetaraan Jender”, maka perayaan kali ini tidak hanya sekedar memaknai Hari Perempuan Internasional sebagai perayaan saja, tetapi sebagai bagian dari perjuangan perempuan untuk menuntut hak-haknya yang sampai hari ini belum selesai. Seperti masalah yang di hadapi oleh kaum buruh perempuan Indonesia yaitu tentang peneggakkan terhadap undang-undang ketenagakerjaan yang tidak dilaksanakan sebagai mana mestinya sepertinya, ketimpangan upah antara laki-laki dan perempuan, pelecehan seksual, cuti haid maupun cuti melahirkan yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-undang. Buruh perempuan harus berada di garda paling depan untuk memperjuangkan kesetaraan gender dalam dunia kerja. 

Perjuangan Serikat Buruh tidak hanya terfokus pada buruh-buruh di sektor indsustri, dengan lahirnya konvensi ILO No. 189. Tentang Kerja layak untuk PRT merupakan mementum tersendiri untuk memperjuangkan PRT diakui sebagai pekerja /buruh yang layak mendapat pengakuan dan hak-hak normatif layaknya buruh disektor industri. PRT merupakan sektor vital yang menentukan nasib perempuan dalam berkarier, jadi pekerjaan PRT tidak bisa dipadang remeh dan harus diperjuangkan secara serius melalui Undang-undang.

Indonesia, pada hari pemungutan suara mendukung sepenuhnya Konvensi ini (2 suara diberikan untuk mendukung adopsi konvensi), ditambah 1 suara dari buruh yang juga mendukung sepenuhnya pengadopsian konvensi ini. Padahal sebelumnya pada sidang ILO tahun 2010, pemerintah Indonesia tidak mendukung Konvensi yang sedang dibahas ini.

Dukungan ini dipertegas dalam pidato SBY pada konferensi ke 100 ILO di Palais de Nations, Jenewa, Swiss pada tanggal 14 Juni 2011. SBY mengatakan bahwa akan mendukung Konvensi ILO 189 tentang Kerja Layak bagi PRT dan menurutnya konvensi ini dapat membantu pemerintah Indonesia untuk merumuskan perundang-undangan dan peraturan nasional untuk perlindungan PRT, namun itu hanya sekedar kata-kata. Perwujudan konkrit untuk perlindungan PRT tidak.

Sudah hampir 8 bulan setelah SBY berbicara di hadapan para pemimpin-pemimpin negara mengenai pentingnya konvensi ini untuk perlindungan dan sebagai acuan pemerintah Indonesia dalam membuat UU Perlindungan PRT, namun hingga saat ini tidak ada niat baik dari pemerintah SBY untuk percepatan ratifikasi Konvensi ILO 189 padahal dalam konvensi tersebut mengatur mengenai standar ketenagakerjaan bagi PRT untuk perlindungan PRT.

Mengapa Konvensi ILO 189 menjadi penting? Pengakuan PRT sebagai kerja yang setara dengan pekerjaan lain pada umumnya telah diberikan oleh dunia internasional melalui lahirnya konvensi ILO 189 tentang Kerja Layak bagi PRT. Jaminan hukum ini memberikan landasan standar dan prinsip jaminan perlindungan dan pemenuhan hak-hak PRT. “Dengan ratifikasi Konvensi ILO 189 tentang Kerja Layak bagi PRT dan pengesahan RUU Perlindungan PRT, berarti Negara mengakui PRT sebagai pekerja dan memberi jaminan agar hak-hak mereka terpenuhi” kata Yatini Sulistyowati, Wakil dari Komite Perempuan dalam SEKBER PLKI.  Dan pernyataan ini juga sebagai dukungan atas pernyataan Komnas Perempuan dalam peringatan hari PRT 15 Februari 2012 ini bahwa Komnas Perempuan mendesakkan kembali ratifikasi satu paket peraturan yang menjamin perlindungan bagi PRT, di dalam maupun diluar negeri; yaitu ratifikasi konvensi ILO 189 tentang Kerja Layak bagi PRT, Konvensi PBB 1990 tentang Perlindungan Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya, pengesahan RUU Perlindungan PRT dan perubahan undang-undang 39/2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di luar negeri. Komitmen Internasional pemerintah Indonesia dalam perlindungan pekerja migran Indonesia yang mayoritas adalah PRT, seperti disampaikan pada pidato Presiden RI dalam forum Konferensi Perburuhan Internasional, Juni 2011, semestinya dikonkritkan dengan ratifikasi Konvensi ILO 189. Inisiatif penyusunan RUU PRT oleh DPR RI harus dikonkritkan dengan mengesahkannya, dan sekurang-kurangnya harus berpegang pada standar dan prinsip kerja layak bagi PRT dalam Konvensi ILO 189 tentang Kerja Layak bagi PRT.

Oleh karena SEKBER PLKI mendukung secara penuh ratifikasi Konvensi ILO 189 ini.

Untuk informasi lebih lanjut hubungi Saudari Yatini Sulistyowati atau Saudari Indah Budiarti di: sekberijp@gmail.com

KSPI akan menggelar aksi peringatan Hari Perempuan Internasional, dengan mengelar aksi kumpul bersama di Bundaran HI tanggal 8 Maret 2012 jam 09.00 WIB dengan mengusung tuntutan penolakan diskriminasi Pekerja Perempuan dan perlindungan pekerja Perempuan dan PRT. untuk informasi lebih lanjut hubungi Saudara Marmin Hartono, Ketua Komite Pemuda: marmin_hartono@yahoo.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: