Siaran Pers KSPI: Tolak Kenaikan BBM dan TDL

SIARAN PERS
7 Maret 2012

Tolak Kenaikan BBM dan TDL
Tolak BLT dan Hutang Baru
Berlakukan Upah Layak
Jalankan Jaminan Kesehatan bagi Seluruh Rakyat

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) adalah satu dari empat Konfederasi organisasi pekerja tingkat nasional dengan anggota lebih dari 2 juta orang serta 9 afiliasi Federasi yaitu Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI), Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, Pertambangan, Minyak, Gas Bumi dan Umum (FSP KEP), Federasi Serikat Pekerja Indonesia (FSPMI), Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK INDONESIA), Federasi Serikat Pekerja Perkayuan, Perhutanan dan Umum seluruh Indonesia (FSP KAHUTINDO), Federasi Serikat Pekerja Farmasi dan Kesehatan Reformas (FSP FARKES), Federasi Serikat Pekerja Industri Semen Indonesa (FSP ISI), Serikat Pekerja Percetakan, Penerbitan dan Media Informasi (SP PPMI), dan Federasi Serikat Pekerja Pariwisata – Reformasi (FSP PAR – Reformasi) yang memiliki keanggotaan tersebar mulai dari provinsi Nangroe Aceh Darussalam ( NAD ) sampai Papua.

Berita Kenaikan Upah Tahunan bagi para buruh yang diharapkan bisa hidup layak sepertinya harus tentunda lagi karena awal April 2012 Pemerintah kembali berencana mengurangi Subsidi bagi Rakyat untuk Bahan Bakar Minyak ( BBM ) dan Tarif Dasar Listrik ( TDL ) dan akan dialihkan menjadi progam sementar Bantuan Langsung Tunai ( BLT ) untuk rakyat miskin yang diambil dari Hutang baru Pemerintah. 

Adanya dua skenario yang ditawarkan pemerintah, yaitu menaikkan BBM, khususnya bensin,pertama kenaikan sebesar Rp 1.000/liter, akan menghemat APBN sebesar Rp 35 trilyun (dari anggaran Rp 165 trilyun) kedua menaikkan Rp 1.500/liter yang akan menghemat Rp 57 trilyun,Tapi disisi lain Pemerintah membuka Surat Hutang Baru sebesar Rp 50 Trilyun juga terus memberikan kenaikan gaji bagi PNS dan Para Pejabat Negara minimal 10 % termasuk membeli Pesawat Kepresidenan mendekati Rp 1 Trilyun .Sangat jelas Pemerintah tidak berpihak pada kepentingan rakyat dan terus memberikan hutang baru bagi rakyat Dari APBN 2012 yang nilainya : Pendapatan negara dan hibah Rp 1.311,4 Triliun sedangkan belanja negara Rp 1.435,4 Triliun. Sehingga defisit anggaran dalam APBN sekitar Rp 124 Triliun. Bagi rakyat deficit anggaran adalah Hutang baru yang akan dibebankan lagi pada rakyat sehinnga total hutang adalah Rp 1.873 Trillyun. Dana BLT yang diberikan pada rakyat miskin adalah Rp 100.000/bulan selama delapan bulan dengan total dana yang direncanakan sebesar Rp 40 Trilyun yang terindikasi sebagai politik pencitraan .

Dampak dari kenaikkan khususnya Bensin lebih dari 20 % pasti akan punya efek domino pada sektor lain khususnya Transportasi ,Pangan dll yang pasti akan memberatkan kehidupan kaum buruh dan rakyat secara umum belum lagi ditambah dengan beban atas kenaikan Tarif Dasar Listrik ( TDL ) yang akan diberlakukan pada tahun 2012 juga .Penderitaan rakyat makin berat disisi lain pejabat dan anggota parlemen terus mencuri uang rakyat lewat kasus korupsi secara sistemik dan berkelanjutan.

Pemerintah yang sangat tidak pro rakyat juga tidak memprerhatikan upah para guru honorer yang statusnya tidak jelas walau sudah bekerja puluhan tahun dan diupah sangat jauh dari upah minimum propinsi /kabupaten/kota bahkan salah satu daerah di jawa tengah hanya memberikan upah guru honorer sebesar Rp 200.000/bulan bandingkan dengan rakyat miskin yang bias mendapatkan BLT sebesar Rp 100.000,- ini jelas pembodohan dan membiarkan para guru honorer tidak bisa hidup layak karena bila dihitung dengan penghasilan orang miskin U$ 2 /hari nilainya sebesar Rp 540.000,- .Politik upah murah tanpa disadari dijalankan juga untuk para guru honorer yang jumlahnya jutaan diseluruh Indonesia.

Dengan disahkannya UU No 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelengara Jaminan Sosial ( BPJS ) yang akan memberikan Jaminan Kesehatan bagi seluruh rakyat mulai 1 Januari 2014 ,pemerintah terkesan tidak serius mempersiapkan aturan turunannya berupa RPP Penerima Bantuan Iuran ( PBI ) bagi rakyat miskin dan RPPRES tentang Jaminan Kesehatan juga proses transformasi untuk BPJS Kesehatan dari PT Askes dimana pada pelaksanaan dilapangan PT Askes malah melakukan transfer dana pada anak perusahaanya PT Inhealth dan tetap mempertahankan statusnya sebagai BUMN .Rakyat sangat berharap adanya Jaminan Sosial tapi Kementrian Keuangan sangat sulit memberikan anggaran untuk proses transformasi BPJS Kesehatan yang menyiapkan dana untuk Penerima Bantuan Iuran ( PBI ) dan tetap mempertahankan program Jamkesmas yang merupakan program bantuan sosial dan tidak punya payung hukum yang kuat dan biasa memberikan perlindungan bagi rakyat.

Melihat kondisi ketidak adilan dan pembodohan akibat pemerintahan yang sangat Korup, maka dengan ini KSPI yang juga merupakan elemen terpenting dari KAJS menyatakan sikap:
1. Menolakan dengan tegas kenaikan BBM , TDL,Pangan juga pembodohan rakyat lewat program BLT.

2. Mendesak Pemerintah melakukan penghematan dan penghentian hutang baru juga menuntaskan kasus Korupsi sistemik.

3. Melanjutkan perjuangan Jaminan Sosial besama KAJS dan mendesak Kementerian Kesehatan segera mensahkan Rancangan PP Penerima Bantuan Iuran, Rancangan Perpres Jaminan Kesehatan, Rancangan Perpres Jaminan Pensiun, Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pentahapan Peserta.

4. Memberlakukan Upah Layak untuk guru honorer dan pekerja swasta. dan akan membentuk KAULMO (Komite Aksi Upah Layak dan Melawan Sistem Outsourcing).

5. Akan melakukan Aksi Massa bersama Serikat Pekerja lain dan elemen rakyat lainnya diseluruh wilayah Indonesia dan obyek-obyek strategis sebagai bentuk perlawanan Rakyat.

Jakarta ,7 Maret 2012

DEWAN EKSEKUTIF NASIONAL
KONFEDERASI SERIKAT PEKERJA INDONESIA

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)
Jl. Duren 3 No. 9 (Lantai 3) Jakarta Selatan 12760
Telp/Fax: 021 791 94 294
Email: kspi_citu@cbn.net.id atau kspi_citu@yahoo.com
Presiden: Said Iqbal (08158235479)
Sekretaris Jenderal: Muhamad Rusdi (081807700570)