HOSTUM is not merely an action but a movement for achieving a decent and dignified living

Photo by Vonny Diananto/FSPMI-KSPI

National action HOSTUM, abbreviated for Outsourcing Abolition and Declining Wage Refusal, is a movement to claim promises resulted from the succeed of Indonesia positive economic growth. President Susilo Bambang Yudhoyono admitted that sustaining Indonesia economic growth should bring about labour wage increment (Kompas, 12 July 2012). Yet, Indonesian workers seem not get benefits from the economy growth despite the fact they have been playing influential roles in creating the economy growth through the production increment of industrial sectors.

To make workers welfare is not difficult: a decent living wage is the standard to deliver purchasing power to workers, in addition to economy real growth leverage.  However, the irony happens. As KSPI (Confederation of Indonesian Trade Unions) President Said Iqbal said, as cited in Bisnis Newspaper (12 July 2012), Indonesia is rich country with its number 16^th Gross Domestic Product in the world but lacks of paying attention to its workers welfare.  Indonesian workers’ minimum wage is only 120 US dollar, far below Thailand workers who enjoy 320 US dollar in their pocket. In fact, Thailand GDP is twice lower compared to Indonesia.

Recent outsourcing practices which have been a recruitment trend in the employment system are inhumane and undermine the existence of workers because the practices are neither guaranteeing the future of the workers nor basic rights for a decent living. Those practices are part of low wage politic the government plays and instead of reflecting a fair wage they on the contrary impoverish the workers. 

HOSTUM tidak hanya sekedar aksi tapi tindakan untuk pencapaian kehidupan yang layak dan bermartabat

Photo by Vonny Diananto/FSPMI-KSPI

Aksi nasional HOSTUM, Hapus OutSourcing Lawan Upah Murah, adalah gerakan untuk menagih janji dari keberhasilan pertumbuhan ekonomi positif Indonesia. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sendiripun mengakui bahwa perekonomian di Indonesia yang terus tumbuh dan berkembang, maka upah buruh juga perlu ditingkatkan (Kompas, 12 Juli 2012). Tapi sepertinya peningkatan ekonomi ini tidak dinikmati oleh buruh walaupun pada hakekatnya buruhlah yang berperan penting dalam terciptanya pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui peningkatan produksi sektor industri.

Menyejahterakan buruh adalah mudah, upah layak bagi kehidupan adalah standar untuk memberikan kekuatan daya beli buruh dan pertumbuhan riil ekonomi. Seperti dikatakan oleh presiden KSPI (Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia), Said Iqbal, yang dikutip dari koran Bisnis  (12 Juli 2012) bahwa Indonesia yang disebutnya sebagai negara kaya dengan pendapatan domestik bruto (PDB) nomor 16 di dunia, namun kurang memperhatikan kesejahteraan buruhnya. Upah minimum kita hanya 120 dolar (AS). Sangat jauh dibandingkan Thailand yang mencapai 320 dolar, padahal PDB mereka dua kali lebih rendah dari Indonesia,” katanya.

Selain itu juga outsourcing yang saat ini menjadi tren perekruitan dalam sistem ketenagakerjaan  jelas tidak manusiawi dan melemahkan keberadaan buruh/pekerja, karena tidak menjamin masa depan sekaligus mengabaikan hak-hak dasar untuk hidup layak.  Ini adalah bagian dari politik upah buruh murah yang tidak mencerminkan keadilan pengupahan atau memiskinkan upah buruh.

Oleh karena aksi nasional HOSTUM 12 Juli yang melibatkan hampir 40,000 buruh tidaklah hanya sekedar aksi belaka tetapi sebagai tindakan untuk pencapaian kehidupan yang layak dan bermarabat bagi buruh Indonesia dan keluarganya.

Dalam aksi nasional, KSPI juga melaporkan bahwa delegasi konfederasi ini bertemu dengan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Muhaimin Iskandar. Delegasi KSPI terdiri 10 (sepuluh) orang dan dipimpin oleh Said Iqbal, Presiden KSPI. Dalam pertemuan tersebut, saudari Prihanani HS  (FSPMI) melaporkan bahwa bahwa Menakertrans, Muhaimin Iskandar, menyampaikan beberapa hal:

1. Revisi Permen 17/2005 menjadi Permen 13/2012 merubah jumlah komponen KHL dari 46 item menjadi 60 item, hanyalah bersifat sementara. Jika dalam 1 minggu, atau 2 minggu sudah ada konsep alternatif, maka menakertrans siap merubahnya.
2. Menakertrans menyampaikan, bahwa Pemerintah dalam sidang kabinet telah setuju, untuk tidak lagi menjadikan politik upah murah dalam menarik investasi dari luar negeri.
3. Menakertrans menegaskan, tidak boleh ada lagi pelaksanaan pekerja outsourcing yang tidak sesuai dengan ketentuan UU ketenagakerjaan no 13.
4. Menakertrans setuju melakukan moratorium ( penghentian sementara) pemberlakuan pekerja outsourcing yang tidak sesuai dengan ketentuan UU Ketenagakerjaan. Dan Moratorium outsourcing, akan dilakukan dengan melakukan pemetaan di berbagai wilayaah, dan melihat efeknya, karen pekerja outsourcing sudah mencapai angka 50 an % di beberapa daerah.
5. Terkait lemahnya pengawasan ketenagakerjaan, Pemerintah akan membentuk Komite pengawas ketenagakerjaan yang akan melibatkan unsur dari pekerja .

HOSTUM: Thousand of workers join national rally

Photo by Vonny Diananto /FSPMI-KSPI

Under the banner of HOSTUM – Hapus OutSourcing Lawan Upah Murah (Stop Outsourcing, Fight Against Low Wage), estimated 40,000 labours members of Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) rally along Jalan M.H Thamrin in Central Jakarta today, 12 July,  to urge the government  to stop outsourcing and improve wage!

The Confederation confirmed that this HOSTUM campaign is so important. KSPI said that fighting for better wage for all workers around the world has been the way for improving living standard of themselves and their family. In the other side, better wage is one of nation welfare measures in which the higher the people purchasing power the higher the economy will be.

The HOSTUM will be the KSPI’s campaign agenda throughout this 2012.

Related News:

HOSTUM: National Action Stop Outsourcing and Fight Against Low Wage, 12 July
Ganti rezim upah murah jadi upah layak dan hapus politik perbudakan modern sekarang juga!

Photos of rally:

Photo by Vonny Diananto/FSPMI-KSPI

Photo by Vonny Diananto/FSPMI-KSPI

Photo by Vonny Diananto/FSPMI-KSPI

Ganti rezim upah murah jadi upah layak dan hapus politik perbudakan modern sekarang juga!

Hari Kamis ( 12 Juli 2012 ) 50 puluhan ribu lebih  pekerja/buruh yang tergabung di KSPI  memulai aksi damai mulai dari Bundaran HI menuju  tiga tempat yaitu : Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Istana Presiden dan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi juga serentak di 15 Propinsi dan Kabupaten /Kota di Indonesia. Hal ini merupakan respon awal atas   sikap . Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar  yang memaksakan untuk menerbitkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Permenakertrans) Baru tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak.  Jumlah jenis kebutuhan yang semula 46  menjadi 60 jenis KHL. Penambahan baru sebagai berikut :

1. Ikat pinggang
2. Kaos kaki
3. Deodorant
4. Seterika 250 watt
5.  Rice cooker ukuran 1/2 liter
6. Celana pendek
7. Pisau dapur
8. Semir dan sikat sepatu
9. Rak piring portable plastik
10. Sabun cuci piring (colek)
11. Gayung plastik ukuran sedang
12. Sisir
13. Ballpoint/pensil
14. Cermin 30 x 50 cm

Dengan penambahan hanya 14 komponen diatas masih jauh dari harapan KSPI

Dengan dipaksakan nya penerbitan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Permenakertrans) baru maka secara nominal para pekerja akan tetap tidak bisa hidup layak dan harus terus “berhutang “apalagi masih ada pasal tentang Pentahapan dan tetap dipaksakannya  sewa kawar yang saat dibuatnya komponen KFM ukuranya adalah sewa rumah type 21 .Ini jelas hanya akal akalan Pemerintah yang akan terus menjalankan Politik upah murah yang sudah berlangsung 40( empat puluh ) tahun lebih dengan di keluarkanya Kep Pres no 58 tahun 1969 tentang Dewan Penelitian Pengupahan Nasional dan terus berlanjut sampai dibuatnya Permen no 17 tahun 2005 yang sangat merugikan kaum pekerja/buruh di seluruh Indonesia.

HOSTUM: National Action Stop Outsourcing and Fight Against Low Wage, 12 July

Today, Tuesday 10^th of July 2012, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI – Confederation of Indonesia Trade Unions) through its press release has been calling for a national action on 12^th July at three locations: the Coordination Ministry for Economic Affairs, State Palace, and Ministry of Manpower and Transmigration. The Confederation also calls for a similar action to be held simultaneously in 15 provinces and districts/cities across the country.  They call this national action movement HOSTUM (Hapus Outsourcing dan Tolak Upah Murah—stop outsourcing, fight against low wage). The HOSTUM will be the KSPI’s campaign agenda throughout this 2012.

This agenda is so important. KSPI said that fighting for better wage for all workers around the world has been the way for improving living standard of themselves and their family. In the other side, better wage is one of nation welfare measures in which the higher the people purchasing power the higher the economy will be. Decree of Manpower and Transmigration Ministry No. 17/2005 that has been a reference for a decent living needs (kebutuhan hidup layak—KHL) is no longer feasible, particularly its 46 components of a living needs and article on phasing-grade which results in even a single worker has to be “in debt” to meet her/his living needs. 

HOSTUM: Aksi Nasional Hapus Outsourcing Tolak Upah Murah 12 Juli 2012

Hari ini Selasa 10 Juli 2012, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengeluarkan seruannya melalui siaran pers untuk melakukan aksi nasional pada tanggal 12 Juli di tiga tempat yaitu: Kementrian Koordinator Perekonomian ,Istana Presiden dan Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi juga serentak di 15 Propinsi dan Kabupaten /Kota di Indonesia. Aksi nasional ini mereka sebut dengan gerakan Aksi Nasional HOSTUM ( Hapus Outsourcing dan Tolak Upah Murah ). Agenda HOSTUM ini akan menjadi kampanye terus menerus KSPI disepanjang tahun 2012.

Mengapa agenda ini menjadi penting, KSPI menjelaskan bahwa bagi para pekerja/buruh diseluruh dunia perjuangan upah adalah jalan untuk bisa meningkatkan taraf hidup bagi diri dan keluarganya dan bagi negara upah adalah salah satu ukuran dari tingkat kesejahteraan rakyatnya karena dengan upah yang layak daya beli masyarakat ( People Purchasing Power /PPP ) bisa naik dan perekonomian bisa bergerak dengan baik. PerMenaker No. 17 tahun 2005 yang jadi acuan survey KHL sudah tidak layak di gunakan khususnya terkait jumlah 46 Komponen dan pasal Pentahapan akibatnya seorang pekerja/buruh lajang saja “harus berhutang” agar bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. 

Pidato Aung San Suu Kyi dalam Sidang Tahunan ILO

Aung San Suu Kyi menyampaikan dipidatonya dalam Sidang ke 101 Organisasi Perburuhan Internasional. Foto oleh ILO

Aung San Sun Kyi pemimpin partai oposisi Burma, Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), melakukan lawatannya pertama ke Eropa setelah 24 tahun menghabiskan waktunya dalam tahanan rumah. Pilihan pertama kunjungan kali ini adalah ke Jenewa dan memberikan pidato pertama kalinya dalam sidang tahunan kantor Perburuhan Internasional (ILO). Kunjungan dan pidatonya dalam sidang tahunan ini menjadi tonggak penting, kenapa Suun Kyi memilih ILO. Dia memilih untuk pergi dulu ke ILO karena kampanye yang tiada henti atas sistem perburuhan di Burma, sebuah kampanye yang dinilai membuat rezim militer terus berada dalam sorotan selama Suu Kyi menjalani tahanan rumah.

Orang Muda

Dalam pidatonya Suu Kyi juga mengatakan negaranya memerlukan hal yang disebut pertumbuhan pembangunan yang ramah demokrasi dan bahwa generasi muda khususnya memerlukan dukungan. Dia mengatakan bahwa jumlah penggangguran tidaklah terlalu tinggi tetapi keputus-asaan telah mengancam masa depan. Pengganguran orang muda telah menghilangkan kepercayaan dalam masyarakat karena telah gagal untuk memberi mereka kesempatan untuk menyadari potensi mereka. Oleh karenanya dia menekankan bajwa pelatihan kejuruan (vocational training) hendaknya mengarah pada penciptaan lapangan kerja 

May day 2012: Buruh Indonesia menyampaikan tuntutan kesejahteraan

Rally nasional ini dipimpin langsung oleh ketiga presiden Konfederasi yaitu saudara Said Iqbal (KSPI), saudara Mudhofir (KSBSI) dan saudara Andi Gani Nuwawea (KSPSI). Photo oleh Indah Budiarti

Tiga Konfederasi serikat pekerja/serikat buruh di Indonesia yaitu KSPI, KSBSI dan KSPSI berserta jajaran federasi dan serikat pekerja/buruh aliansi mereka merayakan Hari Buruh Sedunia di Indonesia. Pusat kegiatan dilakukan di Jakarta dimulai dari Bundaran HI lalu ke Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) dan ke Istana Negara. Acara tersebut dilanjutkan dengan Rapat Akbar Buruh di Gelora Bung Karno. 100,000 orang lebih mengikuti kegiatan rally nasional ini dengan membawa enam (6) tuntutan penting:  jaminan kesejahteraan, jaminan pensiun, revisi Komponen Kebutuhan Hidup Layak, menghapus sistem “outsourcing”, memberi subsidi untuk buruh, dan menjadikan 1 Mei sebagai hari buruh dan libur nasional.

“Kami menuntut pemerintah untuk menjalankan jaminan kesehatan untuk seluruh rakyat per Januari 2014, termasuk para guru bantu, honorer dan kontrak,” kata Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal.

Mengenai tuntutan buruh atas praktek upah murah dan sistem outsourcing. Mudhofir, Presiden Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) menjelas “kami sebagai perwakilan serikat buruh menolak praktek upah murah dan sistem kerja outsourching,” . Ia menjelaskan, berkaitan dengan upah, saat ini aturan yang diterapkan perusahan-perusahan masih mengacu pada upah minimum provinsi yang menurut mereka dinilai masih sangat rendah, kembali ia menegaskan bahwa ” upah yang kami terima hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan minimum dan bukan untuk hidup yang layak. Yang kami minta adalah upah yang layak”.

Di depan gedung MK, tiga Konfederasi ini bersama dengan dua federasi non-konfederasi (FSP TSK Reformasi dan FSBI) yang tergabung dalam Tim Pembela Buruh untuk APBN Pro-Rakyat mendaftarkan pengujian Undang-Undang (UU) nomor 4 tahun 2012 tentang Perubahan APBN tahun 2012 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Menurut Surya Tjandra, Koordinator Tim Pembela Buruh untuk APBN Pro-Rakyat, dikatakan bahwa “ada tiga pasal yang kami uji adalah pasal 7 ayat (1), Pasal 6A dan Pasal 15A UU APBN-P 2012 yakni soal penetapan harga BBM,”, ketiga pasal tersebut dinyatakan bertentangan dengan konstitusi, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan meminta MK menegaskan dana itu dialokasikan ke sektor lain yang lebih bermanfaat untuk publik.

Lebih dari 100 ribu pekerja/buruh Indonesia ikut serta dalam rally nasional May Day 2012. Photo oleh Indah Budiarti

Para buruh melanjutkan rally nasional mereka dan berkumpul bersama di gelora Bung Karno untuk melakukan Rapat Akbar. Dalam Rapat Akbar ini, mereka menyampaikan Manifesto Buruh Indonesia yang berisi  tiga persoalan dasar yakni pangan, kemerdekaan dan perlindungan untuk kesejahteraan buruh di seluruh Indonesia. Andi Gani Nuwawea, presiden KSPSI menjelaskan pernyataan Manifesto Buruh Indonesia ini bahwa kaum buruh maupun pekerja akan bersatu untuk mewujudkan pangan, kemerdekaan dan perlindungan.

Perayaan May Day kali tidak hanya sekedar gerakan aksi turun jalan tetapi menunjukan kekuatan massa buruh Indonesia dalam menyuarakan kepentingan para pekerja/buruh di Indonesia.

Solidarity and unity for workers strength

Baca lebih lanjut Siaran Pers dan Manifesto Buruh Indonesia

1 Mei: Rapat Akbar Aliansi Konfederasi and Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama dengan aliansi Konfederasi dan Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh di Indonesia akan mengadakan Rapak Akbar di Gelora Bung Karno, Jakarta pada tanggal 1 Mei 2012, bertepatan dengan perayaan Hari Buruh. Tiga isu akan diusung dalam rapat akbar tersebut: (1) Tolak Kenaikan BBM  dan turunkan Harga , (2) Jalankan Jaminan Sosial dan Upah Layak untuk Buruh dan Guru; (3) Hapuskan Mafia Outsourcing Ketenagakerjaan.

Perayaan Hari Buruh ini tidak sekedar sebagai simbol tetapi menetapkan kembali dan menyatukan strategi gerakan buruh di Indonesia bagi kesejahteraan dan martabat para buruh/pekerja bersama keluarganya.

Untuk informasi lebih lanjut hubungi, KSPI di Tel/Fax 021 – 8087 7277

——————————————————————————————————–

Indonesian major Confederations alliances with others confederations and federation of labour unions in Indonesia will held a big meting at Gelora Bung Karno sport stadium in Jakarta on May 1 that coinciding with celebration of Labour Day. Three issues will be carried in a rally that: (1) rejection of fuel price rise and lower the basic needs; (2) implement the social security and decent wages for all workers and teachers; (3) eliminate manpower outsourcing “mafia”
The confederations confirmed that the Labour day celebration is not jut a symbol but unions pledge for new strategic and unify labour movement in Indonesia for the welfare and dignity of all workers and their family.

For more information, please contact KSPI di Tel/Fax 021 – 8087 7277

Buruh Harapkan DPR Tolak Kenaikan Harga BBM

Suasana Konferensi Pers KSBSI, Presiden KSBSI Mudhofir (duduk tengah) didampingi Sekretaris Jenderal Togar Marbun (sebelah kiri)

Sejumlah federasi buruh mengharapkan Dewan Perwakilan Rakyat secara kritis dan profesional menolak rencana penaikan bahan bakar minyak, kata Presiden Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Mudhofir dalam konferensi pers yang diadakan di Jakarta pada hari Kami 8 Maret 2012

“Kami pun melihat DPR terkadang tidak mengaspirasikan kondisi yang sebenarnya di masyarakat karena ada kepentingan politik partai-partai terkait pemilu 2014,” tegas dia sebelum konferensi pers penolakan kenaikan harga BBM di Jakarta, Kamis.

Seharusnya meskipun menjadi bagian dari koalisi dengan pemerintah sekarang, mereka tetap dapat melihat mana yang penting untuk kemaslahatan masyarakat.

“Mereka harus bisa kritis dan profesional,” kata Presiden KSBSI.

Mudhofir menilai sejumlah serikat buruh dan lembaga swadaya masyarakat akan melakukan penekanan kepada DPR agar menolak kenaikan harga BBM yang juga akan diikuti kenaikan harga kebutuhan pokok.